Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Banjir yang melanda Kota Samarinda pada awal pekan ini memicu DPRD untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan sistem drainase dan mitigasi bencana. Sejak Senin (12/5/2025), hampir seluruh wilayah Samarinda tergenang air, dengan dampak besar yang mempengaruhi mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya merasa perlu untuk memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan penanganan banjir yang ada.
“Banjir ini melanda hampir seluruh wilayah Samarinda. Ini bukan sekadar peristiwa tahunan. Kami perlu mengevaluasi program pengendalian banjir, agar bencana serupa tidak terus berulang,” ujar Abdul Rohim.
Rohim juga menyoroti masalah utama dalam pengelolaan drainase yang dianggap tidak efektif. Ia menyarankan bahwa evaluasi harus mencakup apakah masalah terletak pada pengelolaan hulu yang tidak optimal, atau jika saluran drainase di hilir terhambat dan tidak mampu menampung debit air yang tinggi.
“Pemkot harus mengevaluasi apakah pengelolaan hulu dan hilir sudah optimal. Jangan sampai saluran drainase yang sempit atau tersumbat menjadi masalah besar,” tambahnya.
DPRD juga berencana mengundang instansi lain yang terkait dengan pengelolaan bencana untuk turut serta dalam evaluasi ini, sebelum memasuki masa reses yang akan datang. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
