Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan serius dalam dunia pendidikan, yakni terbatasnya jumlah guru berkualitas akibat kebijakan pembatasan rekrutmen. Isu ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa setiap tahun ada puluhan guru yang pensiun, namun tidak diimbangi dengan perekrutan guru baru.
Akibatnya, banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar, yang berdampak pada mutu pendidikan.
“Ada kendala, Disdikbud hari ini juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) karena ada pembatasan perekrutan, terlebih setiap tahun itu pasti ada setidaknya puluhan orang yang pensiun menjadi guru, nah ini juga menjadi kendala,” jelas Novan.
DPRD juga mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan tahun berjalan, serta meninjau usulan perubahan anggaran. Selain infrastruktur pendidikan, penguatan SDM menjadi prioritas pembahasan.
Novan menekankan bahwa peningkatan mutu guru tidak hanya menjadi tanggung jawab Disdikbud, melainkan juga ranah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Ya, memang itu bukan wewenang sepenuhnya dari Disdikbud untuk melakukan pendidikan kilat (diklat) ataupun pelatihan. Melainkan itu ranahnya langsung di bawah BKPSDM Samarinda,” tandasnya.
Ia berharap ke depan koordinasi antara instansi semakin solid agar kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru bisa terpenuhi.
Menurutnya, kualitas guru akan sangat menentukan daya saing pendidikan di Kota Tepian. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
