Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti lambatnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) meskipun perencanaan proyek telah mencapai 90 persen. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar awal pekan ini, berbagai program strategis seperti penanganan banjir, pembangunan terowongan kota, hingga revitalisasi Pasar Pagi turut menjadi pembahasan utama.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran untuk menghindari pengerjaan proyek yang menumpuk di akhir tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas pembangunan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kami ingatkan, jangan sampai tiap tahun terlambat terus. Setelah APBD disahkan dan menjadi perda, seharusnya di bulan Februari atau Maret sudah bisa jalan. Supaya kualitas pekerjaan terjaga dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Deni.
Masalah banjir kembali menjadi sorotan serius DPRD. Deni mendesak DPUPR untuk menyusun blueprint penanganan banjir yang lebih komprehensif agar tidak terkesan tambal sulam.
“Kita ingin ada gambaran utuh, green design penanganan banjir, sehingga tidak setengah-setengah. Masalahnya harus tuntas,” tegasnya.
Selain itu, proyek ikonik seperti terowongan kota dan Pasar Pagi diminta tidak hanya dikejar dari sisi target penyelesaian, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan publik.
“Kami ingin terowongan ini betul-betul tuntas dan aman dipakai masyarakat. Jangan sampai karena dikebut, sisi teknisnya terabaikan. Ini proyek ikon kota, harus benar-benar aman dan ramah pengguna,” ucap Deni.
Komisi III juga memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan proyek besar lainnya seperti Teras Samarinda.
“Kami ingin pastikan semua berjalan sesuai perencanaan. Tidak hanya di atas kertas, tapi nyata di lapangan,” pungkasnya. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
