Anggota DPRD. Anggota Komisi IV, Anhar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Ketimpangan alokasi anggaran pendidikan antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Samarinda kembali menjadi perhatian anggota DPRD. Anggota Komisi IV, Anhar, menyoroti minimnya anggaran yang diterima kawasan Palaran, padahal kebutuhan fasilitas pendidikan di sana masih sangat tinggi.
“Padahal alokasi pendidikan khusus fisik tahun 2025 sekitar Rp317 miliar, tapi Palaran hanya diberi Rp10 miliar untuk SD dan SMP,” ujar Anhar.
Menurut Anhar, ketimpangan ini memperparah kualitas pendidikan di pinggiran kota. Gedung sekolah yang tidak memadai dan fasilitas belajar yang terbatas menambah beban warga untuk mengakses pendidikan layak.
“Gedung tidak semerawut, fasilitas tidak lengkap, ini sangat jauh dari kata memadai,” sebutnya.
Ia menilai kondisi ini turut berkontribusi pada munculnya praktik curang dalam proses Penerimaan Murid Baru (SPMB), karena orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah yang dianggap ‘favorit’ di pusat kota.
“Ini lah yang membuka peluang praktik curang di sekolah, karena orang tua berlomba-lomba mencari sekolah dengan fasilitas terbaik,” tuturnya.
Anhar berharap Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi anggaran pendidikan, agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal.
“Jika fasilitas pendidikan bisa merata, untuk apa para orang tua pilih-pilih sekolah, kan sama saja,” paparnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan bukan kesalahan masyarakat, melainkan cerminan dari kegagalan kebijakan dalam meratakan pembangunan pendidikan. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
