Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Pembentukan 59 Koperasi Merah Putih di Samarinda hingga Mei 2025 menuai kritik dari DPRD. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mempertanyakan efektivitas program tersebut yang dinilai terlalu sentralistik dan belum menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyebut bahwa pendekatan top-down dari pemerintah pusat belum tentu cocok diterapkan di semua daerah.
“Kalau pendekatannya seragam untuk semua daerah, bisa-bisa koperasi ini malah tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya dialami warga di sini,” kata Joha.
Ia menegaskan bahwa keberadaan koperasi seharusnya lahir dari kebutuhan warga, bukan sekadar mengejar target administratif. Banyak warga merasa hanya dilibatkan di atas kertas tanpa memahami fungsi koperasi yang dibentuk.
Selain itu, Joha menyoroti potensi tumpang tindih antara koperasi kelurahan dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah lebih dulu eksis. Ini dikhawatirkan menimbulkan kebingungan dan konflik kewenangan.
“Kalau tak ada pembagian peran yang jelas, malah bisa bikin bingung. Warga juga nanti jadi ragu, mana yang sebenarnya menopang ekonomi mereka,” ujarnya.
Ia juga mengkritik kurangnya pendampingan dan edukasi bagi koperasi yang sudah terbentuk. Padahal, koperasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar legalitas.
Joha pun mendesak evaluasi terbuka terhadap implementasi program tersebut, dengan melibatkan masyarakat sebagai penilai.
“Yang penting bukan jumlah koperasinya, tapi apakah mereka benar-benar bisa menolong warga untuk berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
