Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Samarinda kembali menuai sorotan. Sorotan kali ini datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, yang menyayangkan banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun namun tidak lolos dalam seleksi.
Menurut Ronald, sistem seleksi PPPK saat ini terlalu mengandalkan nilai tes semata tanpa mempertimbangkan aspek loyalitas dan dedikasi tenaga honorer yang selama ini telah bekerja dengan penuh pengabdian.
“Kalau kita lihat banyak honorer sudah bekerja selama 10 tahun lebih malahan tidak lolos. Padahal mereka sudah bekerja dengan maksimal,” ujar Ronald, Selasa (24/6/2025).
Ia menilai, mekanisme seleksi perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan di kalangan honorer. Sebab, seleksi yang hanya mengedepankan skor akademik justru mengabaikan pengalaman dan etos kerja.
“Kalau begini kan tidak adil bagi honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Padahal yang dibutuhkan pemerintah itu yang loyalitas kerjanya tinggi, bukan berbekal pintar saja,” tegasnya.
Ronald pun meminta pemerintah kota hadir dan memberi perhatian terhadap nasib para honorer yang gagal. Ia mengingatkan agar mereka tidak merasa menjadi korban dari sistem seleksi yang kaku.
“Jangan sampai mereka ini merasa menjadi korban yang tidak diperhatikan, pemerintah harus hadir di tengah mereka,” tandasnya.
Ronald juga mengajak agar pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk mengevaluasi sistem seleksi yang ada, serta mencari formula seleksi yang lebih adil, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi demi pelayanan publik. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
