AksaraMedia.com | Kukar — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Kamis (17/07/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menghadiri deklarasi Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) yang digelar di Pendopo Odah Etam. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan — tiga pilar utama ekonomi desa di Kukar.
Program ini diinisiasi oleh Yayasan Karya Bhakti Bumi Indonesia (KBBI) sebagai wadah pembelajaran intensif yang dirancang khusus untuk pelaku usaha rakyat, khususnya di pedesaan. Melalui pendekatan praktis dan partisipatif, SPR diharapkan mampu melahirkan generasi baru petani, peternak, dan nelayan yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Dalam sambutannya, Sekda Kukar menyampaikan apresiasi mendalam kepada KBBI atas dukungan konkret terhadap misi pembangunan daerah.
“Program ini sejalan dengan visi Pemkab Kukar dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi pilar ekonomi daerah,” ujar Sunggono.
Ia menjelaskan bahwa deklarasi SPR merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kukar dan KBBI. MoU tersebut menjadi dasar kolaborasi multipihak dalam mendukung transformasi ekonomi rakyat melalui pendekatan pendidikan dan pendampingan berkelanjutan.
SPR Kukar akan berlangsung selama enam bulan, dengan melibatkan 27 peserta hasil seleksi dan musyawarah masyarakat. Peserta berasal dari latar belakang berbeda, namun memiliki kesamaan visi untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar secara optimal. Jadilah pelopor yang mampu menginspirasi masyarakat di desa masing-masing,” pesan Sunggono kepada seluruh peserta.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Sekda Kukar juga menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk terlibat aktif dalam program SPR. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain berupa pendampingan teknis, supervisi lapangan, hingga evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi.
Sunggono menegaskan bahwa kehadiran SPR tidak hanya sekadar program pelatihan, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan misi besar Pemkab Kukar melalui Kukar Idaman Terbaik, yakni menciptakan pembangunan inklusif berbasis potensi lokal, penguatan kapasitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan kolaboratif.
“Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Keberadaan SPR Kukar diharapkan menjadi contoh nyata model pemberdayaan berbasis ilmu dan kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi desa ke depan.
