AksaraMedia.com | Kutai Kartanegara — Realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga pertengahan tahun 2025 menunjukkan hasil yang mengecewakan. Capaian yang baru menyentuh angka sekitar 30 persen menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Semester I yang dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri pun secara tegas memperingatkan akan adanya potensi defisit hingga Rp950 miliar, sembari mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran, percepatan realisasi program, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
RAKORDAL yang berlangsung di lingkungan Pemkab Kukar itu dipimpin langsung oleh Bupati Aulia dan dihadiri Sekretaris Daerah Sunggono, Asisten I Akhmad Taufik Hidayat, Asisten II Ahyani Fadianur Diani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar, para camat, kepala OPD, serta perwakilan dari instansi vertikal lainnya.
Forum ini menjadi penting untuk mengevaluasi capaian Semester I 2025, menyusun strategi pelaksanaan Semester II, sekaligus mengarahkan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang.
Dalam laporan pembuka, Sekda Kukar Sunggono menyinggung serius ketidakhadiran beberapa OPD kunci seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Absennya mereka dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap forum evaluasi.
“Kami mulai mencatat siapa yang hadir dan tidak hadir. Ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama saat kegiatan yang melibatkan DPRD atau lintas sektor,” tegas Sunggono.
Sementara itu, Kepala BPS Kukar mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I 2025 hanya berada di angka 2,17 persen, menurun drastis dibanding triwulan I tahun 2024 yang mencapai 8,04 persen, bahkan mengalami kontraksi -3,13 persen dibanding triwulan IV tahun lalu.
“Struktur ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor primer, khususnya pertambangan dan pertanian, yang menyumbang hingga 77,04 persen,” jelasnya.
Dalam peringkat regional, Kukar kini berada di posisi keenam dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Menanggapi data itu, Bupati Aulia mengakui bahwa kinerja fiskal dan pembangunan Kukar terganggu oleh sejumlah faktor eksternal dan internal, seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta mandeknya aktivitas pemerintahan di awal tahun.
“Kita harus jujur. Saat ini, kita menghadapi potensi defisit hingga Rp950 miliar. Tapi saya pastikan, belanja publik dan janji politik tetap akan berjalan,” tegas Aulia.
Ia meminta seluruh OPD menyesuaikan rencana belanja sesuai kondisi fiskal terbaru, serta menerapkan efisiensi yang berdampak langsung pada layanan publik.
“Langkah penghematan harus berdampak dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Dalam mengatasi tantangan fiskal, Aulia menekankan pentingnya memperkuat PAD Kukar. Tiga sumber pendapatan utama akan digenjot, yaitu retribusi daerah, bagi hasil, dan sektor baru termasuk pariwisata serta komoditas unggulan.
“Orang harus datang ke Kukar, dan barang dari Kukar harus bisa keluar,” ujarnya, menekankan ekspansi sektor wisata dan penguatan ekspor lokal.
Bupati menargetkan agar PAD Kukar bisa kembali tembus angka Rp1 triliun, setelah sempat merosot ke Rp500 miliar.
Di akhir arahannya, Aulia menekankan pentingnya penyusunan program OPD berbasis tagging kebijakan, termasuk program dedikasi, SPM, pengendalian inflasi, bansos, hibah, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
“Bentuk tim pengendalian dan evaluasi yang solid dan profesional. Kita harus pastikan capaian Perjanjian Kinerja 2025 tidak hanya tertulis, tapi benar-benar tercapai,” serunya.
Tak kalah penting, ia meminta Sekda Kukar segera menyusun sistem reward and punishment yang terhubung langsung dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Yang capai target harus diberi penghargaan. Yang gagal, harus diberi sanksi. Kita butuh budaya kinerja yang sehat dan objektif,” tegasnya.
RAKORDAL ditutup dengan ajakan kolaboratif dari Aulia agar semua pihak berkomitmen penuh mempercepat pembangunan dan mewujudkan RKPD 2025 yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Kolaborasi dan komitmen penuh dari seluruh OPD adalah kunci agar RKPD 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
