Kutai Kartanegara, AksaraMedia.com – Polemik jabatan Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) yang sempat memicu gejolak akhirnya menemukan titik akhir setelah Mabes Polri mencopot AKBP Dody Surya Putra dari jabatannya. Keputusan itu tertuang dalam surat keputusan resmi yang dikeluarkan pada Rabu (20/8/2025).
Dalam rotasi jabatan ini, posisi Kapolres Kukar diisi oleh AKBP Khairul Basyar, yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Berau. Sedangkan jabatan Kapolres Berau kini dipercayakan kepada AKBP Ridho Tri Putranto, yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri. Menurutnya, mutasi adalah bagian dari penyegaran dan langkah tanggung jawab institusi.
“Keputusan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan bentuk tanggung jawab institusi kepolisian,” kata Yuliyanto.
Meski keputusan sudah diambil, publik sempat dibuat heran dengan masih adanya seruan aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial. Seruan itu datang dari Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDA. Mereka menuntut pencopotan Kapolres Kukar karena dinilai arogan dan melecehkan Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Samual.
Padahal, secara jelas, Kapolres Kukar sudah resmi diganti, sehingga tuntutan itu dinilai tidak lagi relevan.
Merespons kondisi ini, Ketua Adat Desa Budaya Pampang, Esrom Palan, mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Ia mengapresiasi langkah cepat Polri yang segera merespons dinamika di Kukar.
“Pihak kepolisian sudah mengambil sikap yang jelas, dan permasalahan ini sebenarnya sudah selesai. Kita patut bersyukur karena Kapolri telah bertindak cepat dan tepat. Mari bersama menjaga kondusifitas di wilayah Kaltim,” tegas Esrom Palan.
Imbauan itu penting agar masyarakat tidak terseret arus provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Menurut pengamat sosial, fenomena seruan aksi meski tuntutan sudah terpenuhi mencerminkan kurangnya literasi informasi di ruang publik. Karena itu, edukasi dan klarifikasi dari tokoh masyarakat menjadi penting untuk menenangkan situasi.
Kini, publik diharapkan tidak lagi memperpanjang polemik, melainkan mendukung pejabat baru Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, dalam melanjutkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Editor : leeya
