Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) menindak tegas dugaan praktik monopoli penjualan atribut sekolah yang dilakukan koperasi. Ia menilai, sistem paket seragam dan perlengkapan tambahan hanya membebani orang tua murid.
“Harusnya orang tua siswa diberi sedikit kelonggaran, ini apa-apa dipaketkan. Tentu akan memberatkan,” ujarnya.
Menurutnya, selain seragam, kewajiban membeli atribut tambahan, tes psikologi, hingga asuransi di sekolah patut dipertanyakan.
Hal itu dinilainya sebagai bentuk monopoli yang menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, Pemkot diminta membuat aturan yang lebih tegas.
“Masalah pendidikan tidak bisa dianggap remeh, harus diantisipasi agar tidak berpotensi terjadi kecurangan,” paparnya.
Anhar mengapresiasi langkah awal pemerintah menyiapkan regulasi standar harga seragam di sekolah, namun menurutnya kebijakan itu masih bersifat sementara.
Ia menilai perlu ada solusi konkret, salah satunya dengan pemberian subsidi agar beban wali murid berkurang.
“Tapi ini belum cukup dan hanya bersifat sementara. Salah satu cara konkret dengan memberikan subsidi agar mengurangi beban orang tua murid,” pungkasnya.
Ia berharap, ke depan pengelolaan pendidikan di Samarinda lebih transparan dan berpihak pada masyarakat, sehingga tidak ada lagi keluhan yang bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap sekolah maupun pemerintah. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
