Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, terus menjadi perhatian publik. Terlebih setelah muncul kasus dugaan keracunan siswa di beberapa daerah serta temuan makanan tidak layak konsumsi di Samarinda.
Menyikapi hal ini, DPRD Kota Samarinda menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan agar program MBG benar-benar berjalan sesuai prosedur dan aman bagi peserta didik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan bahwa koordinasi antara Pemkot, Badan Gizi Nasional (BGN), dan berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di daerah lain.
“Alhamdulillah di Samarinda tidak terjadi ya. Saya pikir semua pihak yang sudah diberi tugas dan kewenangan melaksanakan MBG sudah bekerja maksimal dan optimal,” ujar Anhar.
Ia menekankan, peran DPRD adalah mengawasi agar pelaksanaan program sesuai aturan dan menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Pemkot Samarinda disebutnya cukup intens melakukan pengawasan, baik dari sisi pengolahan maupun distribusi makanan.
Menurut Anhar, langkah antisipasi paling penting adalah memastikan makanan yang dikonsumsi siswa memenuhi standar mutu, kualitas, dan gizi.
Dengan begitu, manfaat program tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak di Samarinda.
“Harapan kita, jangan sampai seperti terjadi di daerah lain. Tentunya juga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan melengkapi standar mutu, kualitas, hingga gizinya,” tegasnya.
Bagi DPRD, MBG bukan sekadar program konsumsi, melainkan investasi kesehatan generasi muda. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar tujuan besar meningkatkan kualitas SDM di Samarinda tercapai tanpa masalah. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
