Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan rencana kursus pranikah selama enam bulan yang diinisiasi Kementerian Agama (Kemenag).
Ia menyarankan agar kurikulum yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya lokal.
“Ini yang harus digalakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar kualitas rumah tangga masyarakat Indonesia semakin meningkat,” tegas Novan.
Menurutnya, meski inisiatif berasal dari pemerintah pusat, pelaksanaan di daerah harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat.
Materi kursus perlu mencakup isu-isu nyata yang menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, seperti masalah ekonomi, pertengkaran berkepanjangan, KDRT, dan pernikahan lintas agama.
Novan menyebut bahwa DPRD siap memberikan masukan terhadap penyusunan kurikulum agar lebih kontekstual dan aplikatif.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga keagamaan, penyuluh keluarga, dan tokoh masyarakat.
Dengan langkah ini, ia berharap program kursus pranikah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berdampak dalam menurunkan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga di Samarinda maupun daerah lain. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
