
AksaraMedia.com | Samarinda — Dalam upaya menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 23 Juli 2025, yang secara khusus membahas Konsepsi Polresta Kawasan IKN dan penataan wilayah hukum kepolisian di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung di Aula Wiratama, Lantai 2 Polresta Samarinda, dan dimulai pukul 11.10 WITA, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari Polda Kaltim, Polresta Samarinda, serta perwakilan dari berbagai instansi eksternal dan internal Polri yang terkait dengan pembangunan dan pengamanan kawasan IKN.
Dalam pemaparannya, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., menegaskan bahwa keberadaan institusi kepolisian yang kuat dan adaptif sangat krusial dalam mendukung pembangunan IKN, yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri hingga tahun 2045.
“Pembentukan Polres Kota Kawasan IKN merupakan bentuk kesiapan kelembagaan Polri menghadapi tantangan baru di wilayah IKN yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks hingga tahun 2045,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menekankan bahwa sistem keamanan di kawasan IKN ke depan haruslah berbasis teknologi tinggi dan mendukung konsep smart city sebagaimana dicanangkan dalam visi besar Otorita IKN. Teknologi menjadi tulang punggung dalam strategi keamanan, sehingga pembangunan sarana dan prasarana digital harus diprioritaskan.
Dalam forum diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, beberapa isu penting turut dibahas, di antaranya:
- Penguatan Polsek penyangga yang berada di sekitar kawasan inti IKN.
- Pemetaan titik rawan di wilayah yang akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan permukiman baru.
- Pengembangan sistem keamanan terpadu berbasis teknologi seperti smart surveillance, command center, hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem monitoring kepolisian.
- Kebutuhan personel kepolisian yang proporsional sesuai pertumbuhan penduduk dan kompleksitas sosial di kawasan IKN.
Diskusi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis sebagai bagian dari transformasi kelembagaan Polri dalam menyambut tatanan baru pemerintahan nasional yang akan berpusat di Kalimantan Timur.
Tak hanya itu, kehadiran Polres Kawasan IKN juga diharapkan menjadi prototype layanan keamanan publik masa depan yang humanis, profesional, responsif, dan berbasis teknologi. Sejumlah perwakilan peserta FGD menyambut positif gagasan tersebut dan menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembentukan struktur Polres dan penguatan kelembagaan kepolisian lainnya di kawasan IKN.
Polda Kaltim berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa agar perencanaan dan eksekusi pembangunan sistem keamanan kawasan IKN dapat berjalan selaras dengan pembangunan fisik dan sosial budaya masyarakatnya.