Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN 2026 dipastikan berdampak pada daerah, termasuk Samarinda. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemangkasan ini harus diantisipasi dengan strategi efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyebut kondisi Samarinda relatif masih stabil karena PAD menunjukkan tren positif, meskipun belum mencapai target 40 persen dari APBD.
“Pemotongan dana transfer pusat masih bisa ditutupi dengan PAD kita yang cukup bagus, meskipun belum sesuai target. Target terakhir yang disepakati TAPD dan Banggar adalah Rp1,2 triliun pada 2026,” jelas Rohim.
Politisi ini menegaskan penyusunan APBD tetap harus mengacu pada RPJMD dan RKPD dengan tema akselerasi ekonomi. Belanja daerah, katanya, wajib diarahkan pada sektor yang bisa memperkuat ekonomi lokal.
“Dampaknya nanti bisa meningkatkan PAD sehingga kalau ada efisiensi atau rasionalisasi pemotongan dari pusat, daerah tidak akan terlalu terdampak,” terangnya.
Rohim juga mengingatkan bahaya jika suatu daerah terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“Yang repot itu kalau ketergantungan pada dana transfer pusat terlalu tinggi, sampai 80–90 persen. Kalau ada pemotongan, langsung akan berdampak. Jadi kuncinya, penguatan ekonomi daerah harus terus dijalankan,” pungkasnya. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
