Suasana Saat Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), menggelar rapat penting, yang diadakan di kantor Bappeda Kukar di Tenggarong. (Ist)
Aksaramedia, Kutai Kartanegara – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) baru saja mengadakan rapat penting untuk membahas penyesuaian target dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Bappeda Kukar, Saiful Bahri, dan diadakan di kantor Bappeda Kukar di Tenggarong pada Rabu, 22 Mei 2024.
Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut serta dalam rapat tersebut, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Bagian Ortal), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Badan Riset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, dan PDAM Tirta Mahakam.
Saiful Bahri menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah yang berdekatan dengan Kutai Kartanegara, akan membawa percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Adanya Ibu Kota Nusantara akan memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Maka penyusunan RPJPD untuk 20 tahun ke depan bagi Kutai Kartanegara memiliki tantangan tersendiri dibanding daerah lain,” ucap Saiful Bahri.
Saiful menambahkan bahwa penyusunan RPJPD memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RPJPD ini murni kebijakan, lebih berorientasi pada aspek demokratif. Penyusunan RPJMD lebih mudah karena sudah ada visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan RPJPD memerlukan pendekatan politik agar dapat menjadi acuan Kepala Daerah terpilih dalam penyusunan visi misinya dengan konsep berkesinambungan,” tuturnya.
Saiful Bahri berharap bahwa data dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD dapat disepakati oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“RPJPD inilah yang menjadi acuan calon Kepala Daerah dalam mencalonkan diri,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD diminta untuk memberikan kontribusi berupa data dan usulan yang relevan agar RPJPD dapat disusun dengan lebih komprehensif dan realistis. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara yang akan memberikan dampak besar bagi wilayah sekitarnya, Bappeda Kukar berupaya untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan daerah dapat terakomodasi dengan baik dalam dokumen perencanaan ini.
Rapat ini menjadi langkah awal yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun strategi pembangunan jangka panjang yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan besar yang akan datang. Melalui sinergi antara berbagai OPD dan keterlibatan DPRD, diharapkan RPJPD ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(ADV/Diskominfo Kukar)
