AksaraMedia.com | JAKARTA – Dalam rangka mempererat komunikasi dan menjajaki kerja sama strategis, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Selasa (5/8/2025) di Jakarta. Pertemuan ini turut dihadiri oleh staf ahli BP Haji, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen Dendi Suryadi.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa PWI siap membantu BP Haji dalam mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga yang baru dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Hal ini dinilai penting mengingat penyelenggaraan haji menjadi salah satu isu publik yang selalu menyita perhatian luas.
“Kami berharap PWI Pusat dapat menjadi mitra dalam menyosialisasikan apa itu BP Haji, tugas-tugasnya, dan program kerja ke depan, mengingat lembaga ini akan menjadi penyelenggara musim haji 2026,” ungkap Hendry.
Dahnil Anzar Simanjuntak pun menyambut baik gagasan kerja sama tersebut dan mengapresiasi peran strategis PWI dalam membantu penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Sebagai lembaga baru, banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BP Haji. Bahkan, soal anggaran saja masih banyak yang mengira kami menggunakan dana haji yang dikumpulkan umat. Padahal kami sepenuhnya dibiayai oleh APBN,” tegas Dahnil.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan dana haji sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara BP Haji hanya bertanggung jawab pada aspek teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Audiensi ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Pusat lainnya, antara lain Bendahara PWI M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, serta Humas PWI Edi Kuswanto. Dalam pertemuan, mereka menegaskan bahwa dengan sekitar 30.000 anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, PWI memiliki jaringan yang kuat untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dalam menyampaikan edukasi publik.
Hendry juga menegaskan kesiapan PWI untuk menggelar kegiatan seperti sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) di daerah-daerah prioritas, dengan melibatkan unsur BP Haji, wartawan lokal, dan tokoh masyarakat sebagai narasumber.
“Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.
Di sisi lain, Hendry juga menyarankan agar nota kesepahaman (MoU) antara PWI dan BP Haji dilakukan pasca Kongres PWI Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Agustus 2025, agar program kerja sama dapat dijalankan secara terstruktur dan berkesinambungan.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan informasi mengenai tugas dan peran BP Haji akan semakin dipahami oleh masyarakat luas, sehingga mampu mengurangi kesalahpahaman yang selama ini kerap terjadi.
“PWI siap mendukung penuh BP Haji dalam konteks edukasi publik dan literasi haji, demi kelancaran dan keterbukaan informasi yang berdampak positif,” tutup Hendry.
Kerja sama antara BP Haji dan PWI ini menjadi awal yang strategis dalam menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat, akurat, dan transparan, khususnya dalam isu-isu keagamaan seperti ibadah haji yang sangat sensitif bagi umat Islam di Indonesia.
