Dana Hibah Pilkada Kukar Capai Rp91,5 Miliar: Rincian dan Mekanisme Pendanaannya Terkuak

Aksaramedia, Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan alokasi dana hibah yang mencapai Rp91,5 miliar. Pemkab Kukar menetapkan anggaran tersebut untuk mendukung operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, proses alokasi dana tersebut telah dimulai sejak tahun 2023 dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebanyak 40 persen dari total anggaran telah dicairkan pada tahun lalu, sementara sisanya dijadwalkan akan disalurkan pada tahun 2024.

“Pendanaan terbesar dialokasikan untuk KPU, mencapai Rp76 miliar, sedangkan Bawaslu mendapatkan alokasi sebesar Rp15,4 miliar. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dimulai sejak tahun 2023 dan akan dilanjutkan pada tahun ini,” ungkap Rinda pada Jumat (15/3/2024).

Penyaluran dana untuk Pilkada ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pilkada. Mekanisme pendanaannya melibatkan proses penganggaran oleh pemerintah daerah, yang kemudian disetujui bersama oleh pihak penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan).

Rinda menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk KPU dan Bawaslu telah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan pencairan dana dilakukan dalam dua tahap.

Selain dana untuk KPU dan Bawaslu, Pemkab Kukar juga mengalokasikan dana sebesar Rp12 miliar untuk pengamanan Pilkada yang akan dilakukan oleh aparat keamanan. Proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana pengamanan Pilkada juga telah selesai dilakukan.

Adapun penerima dana terbesar untuk keamanan Pilkada adalah Polres Kukar dengan anggaran mencapai Rp8,1 miliar, diikuti oleh Kodim 0906/KKR dengan alokasi sebesar Rp2 miliar, Polres Bontang sebesar Rp1,2 miliar, dan Kodim 0908/BTG dengan anggaran Rp624 juta.

“Pencairan dana untuk keamanan Pilkada telah kami lakukan secara simultan,” tandasnya.

(ADV/Diskominfo Kukar)