Sektor Pertanian di Kukar. (Ist)
Aksaramedia, Kutai Kartanegara – Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara (Disketapang Kukar) telah mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 6 miliar. Dana ini, yang bersumber dari APBD Kukar 2024, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang meliputi lumbung padi dan fasilitas penjemuran, serta penggilingan padi (Rice Milling Unit – RMU).
Kepala Disketapang Kukar, Sutikno, mengatakan bahwa dana tersebut akan disalurkan melalui kelompok tani untuk membangun tiga unit lumbung pangan, enam unit lantai jemur, dan dua RMU.
“Kami telah mengalokasikan Rp 3,6 miliar untuk lumbung pangan dan Rp 2,6 miliar untuk lantai jemur, yang di dalamnya termasuk RMU sebesar Rp 470 juta,” terang Sutikno, Jumat (15/3/2024).
Desa Mulawarman Tenggarong Seberang, Desa Sebuntal Marangkayu, Handil Terusan Anggana, Sumber Sari Loa Kulu, dan Kelurahan Sungai Merdeka akan mendapatkan lantai jemur. Sementara itu, Desa Loa Duri Ulu di Kecamatan Loa Janan akan dibangun lumbung pangan. Desa Beringin Agung Samboja akan menerima bantuan lumbung pangan dan RMU, dan Desa Sidomulyo di Kecamatan Tabang akan mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap.
Sutikno menambahkan bahwa masalah yang sering dihadapi petani adalah tempat penjemuran yang tidak memadai setelah panen.
“Kami menemukan banyak padi yang dijemur di jalan, khususnya di daerah pedesaan, yang berisiko menurunkan kualitas padi,” ujarnya.
Sebagai solusi, Disketapang Kukar berencana mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan lantai jemur pada anggaran perubahan tahun 2024 atau 2025.
Investasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa petani di Kutai Kartanegara memiliki akses ke infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas hasil panen mereka.
Dengan adanya lumbung padi dan RMU, petani dapat menyimpan hasil panen dengan lebih baik dan mengolahnya menjadi produk yang siap dipasarkan. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi kerugian pasca-panen dan meningkatkan pendapatan petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.
(ADV/Diskominfo Kukar)
