Mahasiswa Kukar melalui BEM Unikarta mendesak DPRD dan eksekutif segera tetapkan APBD Perubahan 2025, Tenggarong, Selasa (23/9/2025).
Tenggarong, AksaraMedia.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempercepat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Desakan ini disuarakan Ketua BEM Unikarta, Muhammad Ibnu Ridho, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Ketua DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025). Dalam forum itu, mahasiswa menyoroti keterlambatan realisasi Beasiswa Kukar Idaman yang dinilai mengganggu kebutuhan mahasiswa.
“Dana sekitar Rp3,4 juta per mahasiswa itu sangat penting. Banyak kawan-kawan membutuhkan untuk melunasi SKS, membayar kos, dan kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Ibnu.
Menurutnya, mahasiswa kecewa karena pembahasan berlarut-larut. Bahkan, absennya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat sebelumnya membuat situasi makin tidak jelas.
“Kami menunggu kepastian. Kalau sampai 25 September belum ada kejelasan, kami akan turun aksi,” ancamnya.
BEM menegaskan, DPRD dan eksekutif harus seiring dalam menjalankan kebijakan pendidikan. “Kami berharap beasiswa tidak terhambat oleh prosedural. Semua mahasiswa menunggu realisasi yang cepat dan transparan,” tambahnya.
Menjawab tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memastikan pihaknya serius membahas APBD Perubahan 2025. Ia menepis anggapan bahwa DPRD memperlambat proses, karena menurutnya dokumen anggaran terlambat diserahkan eksekutif.
“DPRD tidak pernah menghambat. Kalau TAPD tidak hadir, tentu bukan salah kami. Semua APBD ini kembali untuk rakyat, termasuk beasiswa mahasiswa yang memang jadi bagian dari APBD Perubahan,” jelas Yani.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal agar beasiswa tetap prioritas. Bahkan, jika anggaran Rp16 miliar yang tersedia tidak mencukupi, DPRD membuka peluang penambahan.
“Membantu mahasiswa sama dengan membantu masyarakat. Kalau harus ditambah, kenapa tidak? Yang jelas, setiap rupiah akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yani mengingatkan pentingnya mendukung pendidikan sebagai pondasi pembangunan. “Mahasiswa adalah agen perubahan. Kukar tidak bisa maju tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.
Wartawan: Kusma
Editor: leeya
