Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai titik kota, termasuk di Jalan Slamet Riyadi yang belakangan menjadi sorotan.
Menurut Helmi, langkah Satpol PP menjaga ketertiban dan kebersihan kota sudah sesuai tugasnya. Namun, ia menekankan agar aparat tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, melainkan juga memahami kondisi ekonomi para pedagang kecil.
“Satpol PP menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. Tapi para pelaku usaha juga punya alasan karena mereka ingin bertahan hidup,” ujarnya.
Ia menilai, benturan antara aparat dan pedagang tidak seharusnya terjadi jika komunikasi dibangun dengan baik.
Pemerintah kota perlu menghadirkan ruang dialog agar solusi yang diambil tidak merugikan kedua belah pihak.
“Perlu ada duduk satu meja antara Satpol PP dan pelaku usaha supaya bisa dibicarakan dengan baik. Satu pihak menjalankan tugas, satu lagi mencari nafkah, dua-duanya harus difasilitasi,” katanya.
Helmi juga mendorong agar Pemkot Samarinda menyiapkan lokasi alternatif yang lebih tertib dan layak bagi PKL yang ditertibkan. Dengan begitu, penataan ruang kota bisa tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga.
Menurutnya, penertiban seharusnya tidak sekadar memindahkan pedagang, tetapi juga membantu mereka agar tetap bisa berjualan secara legal dan tertib.
Pendekatan yang humanis dan solutif dinilai menjadi kunci menciptakan keseimbangan antara penataan kota dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
