Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di sejumlah ruas jalan Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai penerapan SSA perlu dievaluasi karena masih menimbulkan resistensi dari masyarakat.
Menurut Deni, sejumlah ruas seperti Jalan Gatot Subroto dan Jalan Camar masih sering terjadi pelanggaran karena warga enggan memutar terlalu jauh. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan kebijakan.
“Resistensi warga itu terlihat dari banyaknya pelanggaran. Karena itu, kebijakan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi aturan lalu lintas saja, tapi juga dari sisi sosial dan ekonomi warga,” tegasnya.
Deni mengusulkan agar SSA diterapkan secara fleksibel dan berbasis waktu, yakni diberlakukan pada jam-jam sibuk, lalu dilonggarkan di luar jam padat dengan tetap ada pengawasan petugas di lapangan.
“Jadi, ketika jam padat mereka ambil SSA, nanti di jam yang tidak padat dibuka lagi, tapi tetap dengan pengawasan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan ini lebih adil dan realistis, terutama bagi pengemudi ojek online dan taksi yang terdampak langsung oleh aturan satu arah.
Selain itu, kebijakan yang komunikatif diyakini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas.
Dengan usulan ini, DPRD berharap Dishub Samarinda dapat meninjau kembali penerapan SSA agar lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan publik tanpa mengorbankan kelancaran arus kendaraan. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
