Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Sutrisno.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Kota Samarinda, terus menuai protes dari sejumlah warga dan pelaku usaha. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada penurunan omzet karena akses menuju lokasi usaha menjadi terbatas.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Sutrisno, menyebut dinamika seperti ini merupakan konsekuensi dari proses perkembangan kota menuju metropolitan. Ia menilai reaksi masyarakat yang menolak merupakan hal yang wajar.
“Kalau berbicara parkir dan lalu lintas, saya yakin Dishub bekerja berdasarkan aturan dan kajian yang jelas. Tapi masyarakat melihatnya dari sisi untung rugi. Kalau tidak untung, pasti protes. Itu hal yang wajar,” kata Sutrisno.
Menurutnya, penerapan SSA dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan padat lalu lintas. Namun, perubahan pola mobilitas warga memang kerap menimbulkan resistensi pada awal penerapan karena masyarakat harus menyesuaikan diri.
“Dishub menerapkan SSA untuk pengendalian lalu lintas supaya tidak macet, tapi begitu diterapkan, di masyarakat pasti ada gejolak,” ujarnya.
Selain itu, Sutrisno menyoroti akar masalah lain yang belum terselesaikan di kawasan tersebut, yakni keterbatasan lahan parkir.
“Dulu jalan Abul Hasan tidak selebar sekarang, sudah dilebarkan pun permasalahan tetap ada. Yang punya usaha di sana pun tidak punya tempat parkir, bahkan untuk parkir sendiri sulit,” katanya.
Meski begitu, Sutrisno optimistis bahwa tidak semua warga menolak kebijakan SSA. Sebagian masyarakat, katanya, justru memahami tujuan pemerintah untuk memperlancar arus lalu lintas di pusat kota.
“Saya yakin di Abul Hasan tidak semua menentang kebijakan ini,” pungkasnya. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
