Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Minimnya dukungan anggaran kembali menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda dalam pembahasan raperda penanggulangan TBC dan HIV/AIDS. Keterbatasan pendanaan dinilai menghambat program, sekaligus memperlambat penyusunan regulasi baru yang tengah digodok sebagai payung hukum penanganan penyakit tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut pembahasan raperda bahkan sempat tertunda akibat absennya alokasi anggaran.
“Harusnya kegiatan ini sudah lebih dulu dilaksanakan, tetapi karena anggaran tidak ada, akhirnya baru bulan ini bisa digelar,” jelas Puji.
Selain itu, ia menyoroti minimnya sarana pendukung seperti cartridge laboratorium dan mesin pemeriksaan TCM yang masih jauh dari kebutuhan.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada lambatnya temuan kasus baru TBC maupun HIV/AIDS.
“Target pemeriksaan satu tahun bisa dua ribu orang. Tapi karena alat sangat terbatas, realisasinya hanya sekitar seribu,” ujarnya.
Puji menegaskan daerah masih sangat bergantung pada pendanaan Global Fund, yang akan berakhir pada 2026. Jika pendanaan dihentikan, ia khawatir layanan screening dan pengobatan pasien akan terganggu.
“Tahun 2026 Global Fund akan dihentikan dan otomatis anggarannya nol. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah daerah siap menutup kekosongan itu?” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda, termasuk Wali Kota, dapat membuka peluang kolaborasi dengan CSR dan pihak swasta untuk menopang layanan kesehatan, terutama bagi penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
