Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Wacana pemasangan stiker bagi warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kembali menuai perhatian. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta rencana tersebut dikaji ulang agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial.
“Memang itu pernah jadi wacana, tapi banyak masyarakat yang menolak,” ujar Sri Puji.
Ia menjelaskan persoalan mendasar terletak pada ketidakakuratan data DTKS. Dari 44.000 warga yang terdaftar, tidak semuanya tergolong miskin.
“Kalau kita ke lapangan, yang terdata di DTKS 44.000 itu, kalau kita pasang stiker, mereka akan menolak,” katanya.
Sri Puji menggambarkan adanya ketimpangan antara data dan kondisi riil, seperti warga yang secara administratif tercatat miskin namun memiliki aset dan gaya hidup tergolong mampu.
“Mereka memang rumahnya kontrak, tapi punya empat motor, punya televisi, punya WiFi, dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Saya kira itu kan tidak harus terdaftar sebagai warga miskin,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pedagang pasar yang ber-KTP Samarinda namun memiliki rumah, kendaraan, atau sawah di kampung halaman. Banyak dari mereka tetap masuk DTKS meski tergolong mampu.
“Di kampung mereka punya rumah, mobil, dan sawah, tapi di sini terdata sebagai warga miskin,” tegasnya.
Meski demikian, Sri Puji mengakui pemasangan stiker dapat bermanfaat bila diterapkan dengan pendataan yang benar dan klasifikasi jelas, seperti model desil yang digunakan di Banjarmasin dan Jawa Barat.
“Kebijakan-kebijakan ini kan supaya upaya bansos tepat sasaran dan benar-benar berdaya guna,” ujarnya.
Ia berharap pembenahan data dilakukan sebelum wacana ini kembali dibahas agar masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan dapat menerima manfaat tanpa stigma. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
