Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.
Aksaramedia.com, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian DPRD Samarinda setelah muncul kasus keracunan di beberapa daerah di Indonesia. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan perlunya pengawasan ketat agar kejadian serupa tidak terjadi di Samarinda.
“Penyelenggara MBG perlu melakukan antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kewenangannya sudah ada, yang terpenting kan temanya makan bergizi gratis, bukan makan bergizi beracun,” ujarnya.
Meski tidak ada kasus di Samarinda, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan. Dari target 73 dapur Satuan Produksi Pangan Gratis (SPPG), baru sekitar 12–15 yang beroperasi.
Anhar menilai percepatan harus menjadi prioritas sekaligus memastikan kualitas pangan tetap terjaga. “Jika ini terstruktur dan terorganisir dengan baik, target 73 dapur SPPG bisa tercapai lebih cepat,” tegasnya.
Dalam upaya memperlancar pasokan bahan baku, ia mengusulkan agar Pemkot melibatkan peternak ayam, peternak telur, petani, serta UMKM lokal. Selain memastikan suplai tetap stabil, kolaborasi tersebut juga akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Pasokan bahan baku adalah kunci, selama menunjuk pihak yang tepat waktu. Keterlibatan lintas dinas dan pelaku usaha lokal sangat penting,” pungkasnya. *(Adv/DPRD Samarinda/gt)
